Satpol PP Medan Membongkar Tembok Rumah Ibadah di Contempo Regency, Risiko Konflik SARA Meningkat

Medan – Rencana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan untuk membongkar tembok pembatas serta taman di Komplek Komersil Contempo Regency, yang terletak di Jalan Brigjen Zein Hamid, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, telah memicu penolakan yang kuat dari warga setempat. Tembok yang akan dirobohkan tersebut menjadi lokasi berdirinya Rumah Ibadah, yang dikenal sebagai Rumah Datuk. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat ibadah bagi masyarakat di kompleks tersebut setiap harinya. “Kami mendesak agar pembongkaran ini dibatalkan, karena tindakan tersebut menyangkut rumah ibadah yang sangat sensitif. Kami ingin Kota Medan tetap dalam keadaan kondusif tanpa mengganggu hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Jika pembongkaran ini dilanjutkan, pasti akan menimbulkan keributan dan mengganggu ketentraman umat beragama di kota Medan,” ungkap Tuseno, SH, kuasa hukum dari 53 warga kompleks, pada Jumat (3/4/2026).

Keberatan Warga Terhadap Tindakan Pembongkaran

Tuseno menegaskan bahwa tindakan Satpol PP Kota Medan yang berencana membongkar tembok Rumah Ibadah (Rumah Datuk) tidak berdasar, mengingat bangunan tersebut telah ada sejak kompleks perumahan dibangun dan tidak menghalangi akses jalan umum. “Ketika kita berbicara tentang undang-undang jalan, jelas bahwa jalan diperuntukkan untuk lalu lintas. Lokasi tembok dan taman ini tidak pernah digunakan sebagai jalan. Ini adalah fasilitas warga yang telah ada sejak awal pembentukan kompleks,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tuseno mencurigai adanya kepentingan tertentu yang mendorong pembongkaran tersebut. “Sebelumnya, warga hidup damai di kompleks ini. Namun, setelah ada tanah kosong di belakang tembok, muncul permintaan dari Pemko Medan untuk menyerahkan prasarana, yang seharusnya tidak melalui kompleks kami,” jelasnya. Ia juga mengkritisi langkah Satpol PP yang mengeluarkan surat peringatan secara berturut-turut dalam waktu singkat, yang memunculkan kecurigaan akan adanya agenda tersembunyi di balik pembongkaran ini.

Protes Terhadap Surat Peringatan Satpol PP

Warga merasa bingung dan khawatir atas surat peringatan yang dikeluarkan oleh Satpol PP. “Kenapa Satpol PP begitu bernafsu untuk membongkar ini? Ada kepentingan apa di balik semua ini?” tanya Tuseno. Ia menegaskan bahwa mereka telah menyampaikan surat keberatan kepada Walikota Medan, meminta agar rencana pembongkaran ini dihentikan. “Kami ingin kota ini tetap kondusif. Jangan sampai ada keributan hanya demi kepentingan oknum tertentu yang mengorbankan hak-hak warga dan rumah ibadah,” tambahnya.

Pernyataan Satpol PP Kota Medan

Kepala Satpol PP Kota Medan, Yunus, mengklaim bahwa tidak ada rencana untuk membongkar rumah ibadah tersebut. “Apakah ada yang menyatakan akan membongkar pekong? Itu tidak benar. Surat peringatan yang dikeluarkan hanya untuk mengingatkan warga. Tugas kami adalah menegakkan Peraturan Daerah. Jika ada rekomendasi, tanyakan kepada Dinas Pekerjaan Umum, bukan kepada kami,” jelas Yunus.

Yunus juga menambahkan bahwa masalah teknis di lapangan adalah wewenang Dinas Pekerjaan Umum. “Kami tidak ingin menimbulkan masalah. Jika ada yang salah, itu bukan tanggung jawab kami, tetapi PU. Jadi, pembongkaran ini belum terjadi, dan kami harap semua pihak berhati-hati,” ujarnya.

Pengaruh Terhadap Komunitas dan Potensi Konflik

Situasi ini menciptakan ketegangan di antara warga dan pihak berwenang. Banyak warga yang merasa terancam haknya untuk beribadah di tempat yang telah lama mereka gunakan. Ketidakpastian ini dapat memicu perpecahan di kalangan masyarakat, terutama jika pembongkaran tetap dilanjutkan. Potensi konflik SARA pun meningkat, mengingat sensitivitas isu agama di Indonesia.

Di sisi lain, pembongkaran ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan hak-hak masyarakat. Dalam banyak kasus, keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan suara warga dapat berujung pada konflik yang berkepanjangan.

Pentingnya Dialog dan Mediasi

Untuk menghindari eskalasi konflik, penting bagi pemerintah Kota Medan untuk melakukan dialog terbuka dengan masyarakat. Mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi langkah awal untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, pemerintah harus mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran warga, serta mencari alternatif yang tidak merugikan pihak manapun.

• Dialog terbuka antara pemerintah dan warga dapat mencegah konflik.
• Pentingnya mempertimbangkan hak-hak masyarakat dalam keputusan pembangunan.
• Mediasi dapat membantu menemukan solusi yang saling menguntungkan.
• Pemerintah harus transparan dalam setiap keputusan yang diambil.
• Kesadaran akan sensitivitas isu SARA sangat penting dalam konteks ini.

Kesimpulan Awal

Dalam situasi ini, diharapkan semua pihak, terutama Satpol PP Kota Medan, dapat mempertimbangkan kembali rencana pembongkaran tembok pembatas dan taman yang berdiri di dekat Rumah Ibadah. Menghormati hak-hak warga untuk beribadah dan menjaga ketentraman di masyarakat adalah hal yang sangat penting. Dengan adanya dialog dan mediasi, diharapkan konflik dapat dihindari, dan Kota Medan tetap menjadi kota yang harmonis dan damai bagi semua warganya.